Presiden Minta Kita Bersikap Jujur

Presiden Minta Kita Bersikap Jujur
Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono pada Jumat 28 Desember 2007 sore mengunjungi Toko Buku Gramedia di Matraman, Jakarta, yang baru selesai perluasannya. Pada kesempatan itu diluncurkan buku kumpulan pidato dan pernyataan Presiden dalam bahasa Inggris. Judulnya Indonesia On The Move. Mungkin terjemahannya yang mendekati makna aslinya "Indonesia Bergerak Maju".

Yang dimaksud tentunya Indonesia Bergerak Maju di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun dia sebut juga rekan-rekan presiden terdahulu yang bertugas membenahi situasi serba kacau sejak 1998.
Pidato Presiden Yudhoyono pada Jumat sore itu patut kita minati, karena mengungkapkan psikologi intern RI-1 justru ketika dia mulai mendekati tahap akhir dari masa jabatannya. Menurut laporan harian Kompas, Presiden menyatakan, "dengan penilaian yang jujur, objektif dan terbuka, Indonesia yang terus bertransformasi hingga saat ini bergerak maju dari situasi serba krisis sejak tahun 1997".

Kata "jujur" agaknya merupakan kata kunci dalam sambutan yang disampaikan Presiden. Judul berita yang diturunkan koran pagi itu di halaman muka Jujur Saja, Indonesia Bergerak Maju".
Klaim kemajuan patut didukung oleh contoh konkret. Presiden menyebut bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan posisi di dunia internasional sebagai acuan. "Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi terus naik mendekati 7 persen. Di bidang sosial tak ada lagi konflik". Demikianlah seterusnya, bidang demi bidang disebut dengan gambaran yang cukup menggembirakan.
Tampaknya, tujuan penting dari penerbitan kumpulan pidato Presiden dalam bahasa Inggris itu supaya "dunia internasional tahu dan tepat memahami Indonesia secara gamblang". "Indonesia kerap salah dimengerti oleh beberapa pihak dan dinilai sebagai negara yang paling susah dimengerti. Saya ingin memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang Indonesia," demikian Presiden.

Agaknya Presiden dalam memasuki tahun keempat dari lima tahun jabatan kepresidenan mulai jemu menampung berbagai kritik tentang kepemimpinannya, yang dianggap tidak fair. Memang ada jenis kritik yang negatif melulu. Bagi si pengeritik, tidak ada yang baik atau cukup baik, semuanya jelek dan mengecewakan. Tapi, ada juga jenis kritik yang berusaha konstruktif. Catatan yang kritis diajukan untuk mendorong usaha perbaikan. Atau kritik dilontarkan supaya seorang pemimpin jangan merasa diri terlalu hebat dan kehilangan realisme.
Bung Hatta (Wakil Presiden Moh. Hatta) pernah menceritakan pengalamannya padai tahun 1950-an, ketika menjadi tamu Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru di New Delhi dan menginap di kediaman resmi perdana menteri. Ia melihat di dinding menuju kamar tidur tuan rumah koleksi karikatur dari media pers yang kritis bahkan cenderung mengejek perdana menteri India. Bung Hatta tanya, apa gunanya kumpulan karikatur yang hanya menjengkelkan saja? Jawab Nehru sambil senyum: "Tiap malam sebelum tidur saya lewat koleksi karikatur ini. Saya diingatkan, ternyata saya tidak sehebat seperti saya sangka."
Penilaian jujur tentang kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seyogyanya memanfaatkan 2004 sebagai garis awal. Ia adalah Presiden pertama dalam sejarah RI yang dipilih secara langsung dan berhasil meraih hampir 61 persen dari jumlah suara. Jumlah pemilih tercatat 114.257.054 warga dan yang memilih Yudhoyono 69.266.350 warga. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menang di 28 provinsi dari 32 provinsi, khususnya semua provinsi di Pulau Jawa.

Mandatnya untuk memimpin dan mendorong maju Indonesia sungguh amat kuat. Ia berada dalam posisi membentuk kabinet kualitas kelas satu. Di depan para redaktur dan wartawan senior di suatu tempat di selatan Jakarta, pada awal Oktober 2004 sebelum dia dilantik, Yudhoyono dengan sikap pede memaparkan pokok-pokok kebijakannya dan struktur staf kepresidenan.
Apa yang kemudian terjadi? Ia terjebak dalam hitung-menghitung perimbangan kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat dan merasa harus melakukan kompromi di sana-sini karena partainya, Partai Demokrat, sedang-sedang saja. Terutama menerima argumentasi supaya tim ekonomi/keuangan dipegang oleh tokoh-tokoh Kadin dan swasta, meniru gaya PM Thaksin di Thailand. Apalagi mereka itu muncul dari Golkar, sehingga posisi pemerintah di DPR dapat diperkirakan aman.
Ternyata, kinerja kabinet dan tim ekonomi/keuangan tidak mencapai tingkat optimum. Pada Desember 2005 terpaksa disusun ulang kabinet: Menteri Koordinator Ekonomi dipilih yang baru dan Menteri Keuangan baru sebelumnya Ketua Bappenas. Apa artinya perkembangan awal ini? Waktu dan Kesempatan (istilah ekonomi opportunity costs) hilang percuma selama lebih satu tahun.

Ekonomi Indonesia mulai akhir 2004/awal 2005 seyogyanya mampu bergerak maju, andai kata sedari mulanya Presiden berdasarkan aset politik yang amat besar sebagai hasil pemilihan langsung, membentuk tim yang tepat. Dan DPR, bagaimana menghadapinya? DPR tidak berwenang menjatuhkan Presiden. Kalau suatu kebijakan atau program memang baik, Presiden memiliki banyak cara untuk menyakinkan para anggota DPR supaya menyetujuinya. Apalagi Wakil Presiden datang dari partai besar. Adalah tugasnya untuk menghimpun dukungan di DPR supaya program pemerintah dapat diterima.
Presiden Yudhoyono dalam pidatonya menyambut peluncuran bukunya Jumat sore itu ingin "agar dunia internasional tahu dan tepat memahami Indonesia secara gamblang". Ada dua aspek permasalahan yang tersimpul di sini. Kalau yang dimaksud adalah kalangan swasta internasional, supaya mereka sudi berinvestasi di Indonesia, maka secara jujur harus diungkapkan bahwa mereka paham benar tentang situasi kondisi di negara kita ini. Mereka tidak habis heran, Indonesia jelas memerlukan investasi dalam jumlah besar di bidang energi, pertambangan, infrastruktur, manufaktur, tapi kenapa para pejabatnya bersikap seakan-akan para investor adalah pengemis? Mereka tahu bahwa berunding dengan Pemerintah RI sama juga seperti berunding dengan beberapa pemerintahan. Karena lain ketentuan di Departemen A, lain pula di Departemen B dan lain sama sekali di Departemen C. Persoalan tambah kompleks kalau umpamanya seorang Direktur Jenderal di Departemen B tidak suka terhadap seorang Dirjen di Departemen A, yang juga menangani kasus investasi yang sama. Akibatnya, kasus itu tertunda lagi beberapa minggu.
Dan akibat lainnya? Arus investasi cenderung beralih ke Vietnam, umpamanya. Perusahaan elektronik AS "Intel" melakukan investasi sampai sekitar AS$ 1 miliar di Vietnam dengan mendirikan pabrik kepingan komputer di luar Kota Ho Chi Minh, karena semua urusan dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Tapi, Vietnam negara komunis kan, RI kita ini demokrasi toh....

Kalau yang dimaksud dengan memperkenalkan Indonesia di dunia internasional supaya berjuta-juta wisatawan berkunjung ke negara kepulauan yang indah ini, maka industri turisme tahu apa yang paling urgen dilakukan, yakni mengganti Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata yang sekarang ini, yang kualitasnya kontra-produktif. Dan kalau mau jujur, Presiden agaknya sudah mengetahui bahwa orangnya memang salah pilih. Tapi, yang bersangkutan adalah tokoh Partai Demokrat, partainya Presiden. Dia tetap di posisinya meskipun dia menghambat kemajuan bidang pariwisata.
Ada kutipan dari pidato Presiden tersebut di atas yang dapat menimbulkan rasa resah. Dilaporkan bahwa Presiden mengucapkan: "Di bidang sosial, tak ada lagi konflik". Secara jujur patut dikemukakan bahwa justru di bidang sosial menumpuk gumpalan persoalan sebagai dampak dari kebijakan yang timpang dan rasa ketidakadilan yang meluas.
Kasus Lapindo di Jawa Timur sudah menjadi contoh klasik. Kalau masalahnya tidak diselesaikan secara tuntas, amat diragukan apakah Susilo Bambang Yudhoyono (yang justru berasal dari Jawa Timur) dalam pemilihan presiden 2009 dapat meraih provinsi ini, seperti halnya di tahun 2004.

Pertumbuhan ekonomi yang menurut Presiden mendekati 7 persen itu ternyata, menurut sementara pakar, mengandung persoalan sosial yang serius. Yakni, kesenjangan tingkat hidup beberapa tahun akhir-akhir ini cenderung melebar. Artinya, pola pembangunan ekonomi yang diterapkan tidak secara konsekuen mengemban sila "Keadilan Sosial".
Karena pertumbuhan ekonomi itu amat didorong oleh meningkatnya gaya konsumtif, maka daya serap untuk menampung tenaga kerja baru juga serba terbatas. Tingkat pengangguran yang tinggi adalah sumber konflik sosial.
Juga amat didambakan demi memelihara ketenteraman di bidang sosial adalah sikap pemerintah yang serba tegas dalam mempertahankan kerukunan antaragama dan menghormati kebebasan beribadah. Ketegangan sosial yang disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip ini menimbulkan konflik sosial yang sulit diredam.
Memang adalah sikap yang tidak jujur kalau beberapa kemajuan yang selama ini telah dicapai di sejumlah bidang tidak kita akui dan hargai.
Namun, juga merupakan sikap tidak jujur kalau tidak diakui, andaikata peluang politik yang pernah ada dan kesempatan ekonomi internasional yang tersedia dimaksimalkan sepenuhnya - maka tingkat sosial ekonomi Bangsa Indonesia sekarang ini akan lebih mantap ketimbang beberapa kemajuan tersebut yang agak dibanggakan.

Nama : Mhd Putra Atma Negara
Kelas : 5 C Manajemen Pagi